Jepara - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah turut serta dalam kegiatan monitoring pencatatan e-tendering, e-purchasing, non-tendering, e-kontrak, serta penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 20 September 2024, dan dihadiri oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eks Karesidenan Pati.
Rutan Blora diwakili oleh Kasubsi Pengelolaan, Eko Prasetyo Hanggoro, yang berperan penting dalam memastikan kelancaran proses administrasi terkait pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Kami sangat mendukung upaya ini untuk mendorong transparansi serta pemanfaatan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham, " ujar Eko.
Baca juga:
Semarak G20, Rutan Blora Ikuti Jalan Sehat
|
Acara dimulai dengan sambutan dari Anggraeni, perwakilan UKPBJ Kanwil Jateng, yang menekankan pentingnya pengelolaan pengadaan secara elektronik. Ia menyampaikan bahwa sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan produk-produk dalam negeri.
Setelah sambutan, peserta diarahkan untuk mengisi data terkait e-kontrak, e-tendering, dan non-tendering melalui aplikasi LPSE Kemenkumham. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi pengadaan tercatat dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku.
Diskusi antara peserta dengan UKPBJ dari Kanwil Jateng menjadi sesi yang sangat interaktif. Banyak pertanyaan terkait prosedur e-tendering dan penggunaan aplikasi yang dibahas secara rinci, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap peserta, termasuk Rutan Blora.
Eko Prasetyo Hanggoro juga menambahkan, "Kegiatan ini memberikan banyak wawasan baru bagi kami, terutama dalam hal pengelolaan e-kontrak dan pemanfaatan aplikasi LPSE. Kami akan terus berupaya untuk mengimplementasikan hasil monitoring ini demi kemajuan Rutan Blora."
Kegiatan monitoring ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mendukung pengelolaan pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan produk dalam negeri yang lebih maksimal di masa mendatang.